Semarang- Sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tidak hanya menyumbang pendapatan dari hasil hutan kayu dan non-kayu, kehutanan juga menjadi tulang punggung ekonomi hijau nasional dengan cakupan wilayah mencapai sekitar 120 juta hektare. Luasnya kawasan ini menjadikan kehutanan sebagai kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia jutaan lapangan kerja, serta penggerak utama investasi ramah lingkungan.

 Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa kehutanan saat ini tidak lagi dipandang semata sebagai sektor konservasi, melainkan sebagai motor pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Kehutanan adalah fondasi ekonomi hijau Indonesia. Kita menjaga hutannya, tapi di saat yang sama memastikan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” ujar Rohmat Marzuki.

Sektor kehutanan berkontribusi pada PDB melalui industri pengolahan kayu, kertas, dan furnitur, dengan nilai ekonomi tidak kurang dari triliunan rupiah setiap tahun. Selain itu, hasil hutan non-kayu seperti rotan, resin, dan madu telah menembus pasar ekspor internasional dan menjadi sumber devisa negara.

 Pada tahun 2026, sektor kehutanan diperkirakan menyumbang sekitar Rp136 triliun terhadap PDB, dengan nilai ekspor mencapai miliaran dolar AS dari produk hutan kayu dan non-kayu. Sementara pada tahun 2025, sektor ini telah menyerap modal investasi sebesar Rp19,9 triliun dan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,72 triliun, khususnya dari sektor pariwisata alam dan bioprospeksi.

Menurut Rohmat Marzuki, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan justru mampu meningkatkan nilai ekonomi nasional.

 “Data ini membuktikan bahwa menjaga hutan tidak menghambat pertumbuhan, justru memperkuat fondasi ekonomi kita,” tegasnya.

Lebih dari 5 juta keluarga di Indonesia menggantungkan hidup pada sektor kehutanan. Program Perhutanan Sosial yang mengelola area seluas 1,2 juta hektare telah menciptakan nilai pertukaran ekonomi sekitar Rp3 triliun pada tahun 2025. Produk unggulan masyarakat hutan seperti rotan, resin, madu, dan kerajinan kayu terbukti meningkatkan kesejahteraan serta menekan angka kemiskinan di wilayah sekitar hutan.

Wamenhut Rohmat Marzuki menekankan bahwa masyarakat adalah aktor utama keberhasilan sektor ini.

“Ketika masyarakat diberi akses dan kepercayaan, hutan akan terjaga dan ekonomi rakyat akan tumbuh secara alami,” ujarnya.

Hutan Indonesia berperan sebagai infrastruktur rendah emisi karbon, mendukung target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui kemampuan menyerap gas rumah kaca serta penerapan praktik agroforestri. Hilirisasi produk kayu telah menarik investasi hingga Rp36,6 triliun, memperkuat daya saing perdagangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

 Seiring pergeseran global menuju ekonomi rendah karbon, pemerintah mendorong investasi hijau hingga Rp50 triliun, terutama untuk pengembangan agroforestri dan pariwisata hutan di kawasan timur Indonesia.

 Meski memiliki potensi besar, sektor kehutanan masih menghadapi tantangan serius seperti penebangan ilegal dan dampak perubahan iklim. Pemerintah merespons dengan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) serta pengembangan platform digital guna menjamin transparansi dan keberlanjutan rantai pasok kayu. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah terus diperkuat untuk mempercepat transformasi sektor kehutanan.

Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, dukungan kebijakan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat, sektor kehutanan diharapkan mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan ramah lingkungan. Pemerintah optimistis kehutanan tidak hanya menjaga warisan alam Indonesia, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan jangka panjang bagi generasi kini dan mendatang.