Semarang-  Di Tengah Dinamika politik Nasional, ekonomi global serta tuntutan masyarakat terhadap stabilitas dan kesejahteraan, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam menjalankan kepemimpinan. Legitimasi dari masyarakat senantiasa diukur dari sebuah indikator tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik indonesia pada 15-21 januari 2026, terdapat 17,5% tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, disusul dengan seringnya bantuan sosial di gelontorkan tingkat kepuasan mencapai 15,6%.  Delapan faktor utama tingkat kepuasan di masyarakat, termasuk kepada penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri sekretaris negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang sekaligus menjabat sebagai juru bicara presiden RI, memberikan tanggapannya pada Minggu, 9 Februari 2026  terhadap survei terbaru dengan akumulasi tingkat kepuasan mencapai 79%.

Prasetyo hadi menjelaskan bahwa masih banyak target program yang harus dikejar. program prioritas juga masih terus dijalankan dengan baik. renovasi 300.000 sekolah di seluruh indonesia salah satunya, menjadi fokus utama program prioritas utama pemerintah saat ini.

Indikator kepuasan dalam kinerja presiden prabowo di dominasi oleh faktor kesejahteraan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. hal utama salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Catatan menunjukkan pada tahun 2025 dalam penetapan tersangka Mohammad Riza Chalid menjadi sosok raja minyak yang di jerat pasal rasuah pada akhirnya. pasalnya, Riza Chalid beberapa kali terlibat dalam dugaan rasuah, tetapi selalu lolos dari jerat hukum.

Selain kasus tersebut, ada juga kasus korupsi importasi gula di kementrian perdagangan 2015-2016, kasus dugaan korupsi Sritex hingga korupsi jalan layang MBZ. Masyarakat memberikan 72,1% apresiasi terhadap kinerja di bidang pemberantasan korupsi. Sehingga meningkat sebesar 14,7% dari capain pada september 2024.

Kembali kepada komitmen Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan untuk mensejahterakan seluruh rakyat indonesia. Terlebih dalam hal pemberantasan korupsi yang tertulis dalam Astacita. Kerja  nyata terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tidak hanya indikator keberhasilan dan capaian pemerintah namun kepada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.