Semarang- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa visi Indonesia menjadi negara maju tidak diukur semata dari status sebagai negara berpendapatan tinggi (income country), melainkan dari sejauh mana seluruh rakyat merasakan peningkatan kualitas hidup yang nyata. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (2/2/2026)

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuan utama pembangunan nasional adalah menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kemajuan bangsa tidak boleh terjebak pada angka-angka statistik semata, tetapi harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Kita mau menjadi negara maju. Kriteria kita adalah seluruh rakyat kita mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hanya menjadi income country,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga.

Presiden menjelaskan bahwa konsep negara maju yang ingin diwujudkan Indonesia adalah negara yang mampu menjamin kehidupan rakyat yang layak, aman, dan bermartabat. Kualitas hidup tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa keadilan, serta ketenangan hidup di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya adalah rakyat yang baik, yang menginginkan kehidupan yang harmonis dan stabil. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk bekerja dengan orientasi yang jelas, yakni melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam konteks Rakornas Pusat dan Daerah, Presiden menekankan pentingnya kesamaan visi dan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat hanya dapat tercapai apabila seluruh unsur pemerintahan bekerja secara sinergis, disiplin, dan berorientasi pada hasil nyata.

Presiden juga menegaskan bahwa amanah kekuasaan yang diemban para pemimpin merupakan bentuk kepercayaan rakyat yang harus dijaga dengan kerja nyata dan tanggung jawab moral. Pembangunan, tegasnya, harus berpijak pada kepentingan rakyat dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah.

Taklimat tersebut menjadi penegasan arah kebijakan nasional bahwa Indonesia tidak sekadar mengejar pengakuan sebagai negara berpendapatan tinggi, melainkan membangun fondasi negara maju yang berkeadilan, berdaulat, dan menjamin kualitas hidup yang baik bagi seluruh rakyatnya.