SEMARANG- Kementerian dalam Negeri beberapa waktu lalu (22 Juli) merilis laporan penyerapan dana penanganan Covid-19 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Dari data yang dirilis menunjukan serapan anggaran dari seluruh Provinsi di Indonesia. Yang mengejutkan adalah penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah ternyata masih sangat rendah.

Dari pagu Rp 164,62 miliar, Jateng hanya baru mampu menyerap 0,15% yang itu menjadikan Jateng berada pada urutan terendah kedua se-Indonesia setelah Sulawesi Tengah.

Namun menurut Gubernur Ganjar Pranowo, sebagaimana dikutip dari JOGLOSEMARNEWS.COM (26 Juli), mengklaim bahwaJateng telah menyerap sebesar 17,28%.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputro sangat menyesalkan.

 “Sangat disayangkan, di saat rakyat menjerit didera pandemi, pemerintah pusat pun sudah mengalokasikan anggaran namun penyerapannya sangat rendah,’’ paparnya, Senin (26/7/2021).

Pihaknya juga menyampaikan supaya Gubernur melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya guna melakukan percepatan.

Kalaupun data yang disodorkan Gubernur tersebut benar, Sriyanto menilai bahwa tetap saja serapan anggaran penanganan Covid 19 di Jateng tergolong rendah. Jika benar 17,28% berarti berada di urutan 16 di bawah Sumatera Barat.

“Tidak cukup sekadar saling bantah, namun apapun yang disampaikan Kemendagri tersebut untuk evaluasi dan introspeksi kita guna perbaikan,’’ katanya.

Keterangan gambar: Tabel serapan anggaran penanganan Covid-19 Nasional. 

Menurut Sriyanto, evaluasi yang dilakukan Pemrov Jateng harus komprehensif, karena sumber anggaran penanganan covid tidak hanya dari APBN namun juga dari APBD. Apalagi tahun lalu telah dilakukan refocusing anggaran yang untuk penanganan Covid melalui Belanja Tak Terduga (BTT) mencapai Rp 1,837 triliun.

Namun sangat disayangkan, hingga akhir tahun anggaran 2020 alokasi untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 96,40 miliar hanya terserap Rp 69,25 miliar atau 71,83%.

“Ini kan aneh, sejak adanya pandemi rakyat banyak terdampak dari sisi ekonomi namun penyerapannya tidak maksimal,’’ tegas Sriyanto.

Selain itu, Sekretaris DPD Gerindra Jateng itu juga menyoroti banyaknya keluhan tentang pencairan dana insentif tenaga kesehatan yang tersendat di berbagai daerah.

Untuk diketahui, per 22 Juli 2021 dana insentif tenaga kesehatan di Jateng yang bersumber dari DAU sebesar Rp 60,165 miliar, namun baru terserap Rp 39,895 miliar atau 66,31%.

“Insentif itu adalah hak para nakes dan para relawan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah, bahkan bertaruh nyawa. Maka pencairan insentif nakes harus diprioritaskan,’’ tandasnya.

Karena itu dia minta Gubernur untuk memacu kabupaten/kota yang masih lamban dalam pencairan insentif ini. Terlebih, untuk tahun 2021 Pemrov Jateng kembali melakukan refocusing, namun hingga Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dilakukan pekan lalu masih belum ada rincian secara pasti.

Lebih lanjut Sriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya DPRD Jateng mendukung upaya untuk penanganan Covid 19, namun dia mengingatkan bahwa setelah anggaran diplot maka penyerapannya harus maksimal dan tepat sasaran. 

Dikutip dari JOGLOSEMAR.NEWS (26 Juli 2021)