PURBALINGGA- Pemerintah telah mengambil kebijakan fiskal melalui APBN 2022 dengan tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Termasuk di dalamnya soal ketahanan pangan sebagai agenda prioritas pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tidak kurang dari Rp 76,9 triliun anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dwi Yasmanto menerangkan bahwa ketahanan pangan dan persoalannya selalu menjadi isu strategis dari masa ke masa, bahkan sejak zaman azali.

“Masalah Pangan adalah isu strategis yg tdk akan lekang oleh jaman, selama masih ada manusia di muka bumi maka kebutuhan pangan adalah nomor satu. Bahkan selama ratusan tahun Indonesia dijajah juga krn masalah pangan. Yang paling mendasar lagi menurut cerita agama, Nabi Adam diturunkan ke bumi dari surga juga karena masalah makan,” terangnya saat menjadi narasumber di radio Gema Sudirman Purbalingga, Jumat (11/2/22).

Lebih lanjut, legislator dari dapil Jateng X (Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga) itu menjelaskan bahwa ketahanan pangan sangat berpengaruh pada ketahanan bangsa. Berkaitan dengan kesehatan generasi penerus bangsa, seperti masalah stunting.

“Persoalan stunting adalah bagaimana mengelola asupan gizi untuk anak-anak. Maka kita harus ingat bahwa makanan yang dimakan membentuk tubuh atau raga. Tubuh memproduksi darah dan juga air mani. Jika makanan yg kita makan buruk atau jelek maka raga atau tubuh jadi jelek, kemudian menghasilkan darah yangg buruk dan air mani yang buruk. Alhasil, air mani sebagai embrio anak, akan diturunkanlah anak yang kurang baik. Itulah pentingnya menjaga makan,” uangkap Anggota Komisi A tersebut.

Oleh sebab itu, Dwi Yasmnato menyampaikan bahwa ketahan pangan harus menjadi perhatian serius baik oleh negara maupun individu, demi generasi bangsa yang lebih baik.

Selain Dwi Yasmanto, turut menjadi pemateri pada kesempatan tersebut Amin Mahsun anggota komisi E, dan Nurul Hidayah anggota komisi C.