SEMARANG - Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pada Rabu, 30 Juli 2025, mengungkap sejumlah kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat dalam program perumahan subsidi.

Menurut Maruarar, pemerintahan Presiden Prabowo memb erikan “karpet merah” bagi rakyat kecil, bukan hanya untuk investor.

“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujarnya kepada awak media.

Kebijakan ini diwujudkan melalui pembebasan BPHTB, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), serta PPN ditanggung pemerintah hingga Desember 2025. “BPHTB itu biasanya bayar 5%, ini sekarang 0%, kemudian PBG, PBG itu Persetujuan Bangunan Gedung, ini juga dibuat jadi 0.

Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” jelas Maruarar.

Selain itu, Maruarar mengatakan bahwa pengusaha properti turut menunjukkan komitmen gotong royong. Bahkan, mereka bersedia menanggung DP (uang muka) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Maruarar menyebut fenomena ini sebagai praktik nyata “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong. Ia menambahkan, dukungan CSR dari perusahaan besar juga mengalir deras untuk mendukung program perumahan rakyat.

“Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkas Maruarar.

Sementara itu Maruarar menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan peningkatan program ini. Rumah subsidi diprioritaskan bagi petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga pekerja media.

“Dan pertama kali dibagi, kita ada pengalokasian buat petani 20 ribu (unit), buat nelayan 20 ribu (unit), buat juga buruh 20 ribu (unit), kemudian juga buat teman-teman media 3 ribu (unit), buat supir sementara ini sudah dialokasikan 8 ribu (unit), kemudian buat guru juga 20 ribu (unit), dan berbagai macam masyarakat lainnya,” jelasnya.

Selain program subsidi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) perumahan untuk pertama kalinya di Indonesia. Program ini ditujukan untuk mendukung pengembang dan kontraktor, serta mendongkrak sektor pariwisata lewat pembangunan homestay.

“Saya melaporkan persiapan KUR perumahan, karena pertama kali di Indonesia ada kredit usaha rakyat untuk perumahan. Baru pertama kali Presiden Prabowo, dukungan dari Danantara, dari BUMN, dikoordinir oleh Bapak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, dan Ibu Sri Mulyani.

Jadi dari segi supply, itu ada support nanti buat developer, buat kontraktor, itu bisa dengan jumlah yang signifikan,” terang Maruarar.