Semarang- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 15 pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam serta sejumlah tokoh Islam nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, salah satunya terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan penjelasan secara langsung kepada para pimpinan ormas dan tokoh Islam mengenai posisi serta arah kebijakan Indonesia dalam partisipasinya di BoP. Presiden menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia didasarkan pada pertimbangan yang realistis, strategis, dan selaras dengan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, termasuk kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo turut memaparkan bahwa partisipasi Indonesia di BoP merupakan salah satu instrumen diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan Palestina secara terukur dan terkoordinasi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menilai langkah tersebut dilakukan dengan pendekatan konsolidatif bersama negara-negara Islam dan Timur Tengah yang juga tergabung dalam BoP.

“Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” ujar Yahya Cholil Staquf.

Isu keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace belakangan memang menjadi perhatian publik dan turut memunculkan beragam pandangan di masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menjelaskan posisi Indonesia secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada para ulama dan tokoh agama.

Menanggapi adanya penolakan dari sebagian organisasi masyarakat Islam terhadap keikutsertaan Indonesia di BoP, Nasaruddin memandang hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, perbedaan pandangan sering kali muncul akibat belum adanya pemahaman yang utuh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Memang kalau orang itu belum paham penjelasan dari Bapak Presiden berpotensi untuk berbeda pendapat. Tapi setelah orang mendengarkan penjelasannya secara rinci, maka apa yang disampaikan Bapak Presiden itu, pada akhirnya alhamdulillah bisa saling memberikan masukan,” ujar Nasaruddin.

Lebih lanjut, Nasaruddin menegaskan bahwa Kementerian Agama bersikap proaktif dalam menyosialisasikan sikap dan kebijakan Presiden Prabowo terkait isu perdamaian global. Ia menyebut Kemenag telah menggelar berbagai forum akademik dan keagamaan untuk mengartikulasikan pandangan dan pernyataan Presiden di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami proaktif. Kami punya 57 UIN se-Indonesia. Jadi menanggapi pernyataan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, kita langsung adakan empat seminar,” jelasnya.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan para pimpinan ormas Islam tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai peran Indonesia dalam diplomasi perdamaian global, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan elemen umat Islam dalam menyikapi isu-isu internasional yang strategis dan sensitif.