Semarang — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memperjuangkan perdamaian dunia, termasuk melalui keikutsertaan Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BoP). Namun demikian, Indonesia menyatakan siap mengevaluasi bahkan menarik diri dari keanggotaan tersebut apabila tujuan-tujuan perdamaian yang diperjuangkan tidak sejalan dengan kepentingan kemanusiaan dan keadilan, termasuk apabila upaya mendorong kemerdekaan Palestina tidak menunjukkan kemajuan yang nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono kepada awak media usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Sugiono, pemerintah Indonesia sejak awal menempatkan partisipasi dalam BoP sebagai bagian dari diplomasi aktif untuk mendorong terciptanya perdamaian yang berkeadilan. Namun, pemerintah tetap membuka opsi untuk mundur apabila keanggotaan tersebut tidak sejalan dengan visi dan misi Indonesia.

“Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan,” kata Sugiono di Istana Kepresidenan.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa terwujudnya situasi damai di Gaza secara khusus, dan di Palestina secara umum, menjadi indikator penting keberhasilan upaya perdamaian pasca agresi Israel. Menurutnya, tujuan tersebut merupakan arah atau trajectory yang ingin ditempuh Indonesia melalui partisipasi di Dewan Perdamaian.

“Objektifnya itu adalah trajectory atau jalur yang ingin kita tempuh lewat Dewan Perdamaian. Saya kira koridor-koridornya ada di situ,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyoroti kondisi Gaza yang hingga saat ini masih berada dalam situasi konflik dan serangan. Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, namun tidak serta-merta dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan posisi Indonesia di dalam BoP.

“Ini kan situasinya masih rapuh, kemudian kita juga tahu positioning masing-masing negara yang tergabung di dalam Board of Peace ini juga masih dalam artian berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya lebih rinci,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia bersama negara-negara anggota BoP telah menyepakati penerbitan pernyataan bersama (joint statement) untuk mengecam berbagai tindakan yang dinilai dapat mencederai proses perdamaian yang sedang diupayakan.

“Kita sepakat untuk mengeluarkan joint statement bersama yang sifatnya mengecam dan menyatakan bahwa hal tersebut itu bisa mencederai proses yang sedang terjadi,” kata Sugiono.

Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, dengan menjadikan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan sebagai landasan utama dalam setiap langkah diplomasi internasional yang ditempuh.