Semarang — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional melalui pencanangan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan. hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026)

Presiden memaparkan bahwa hampir seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada tahun 2028, bahkan di sejumlah wilayah diperkirakan terjadi lebih cepat.

“Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” ujar Presiden.

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini. Selain bertujuan mengurangi volume sampah, proyek tersebut diharapkan mampu menghasilkan energi alternatif sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan limbah. Presiden juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

“Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung. Ini 34 proyek kita segera mulai. Bagaimana kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita tidak benar, jorok, kotor,” tegas Presiden.

Menjaga lingkungan menjadi keharusan karena dampaknya langsung terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, kualitas pariwisata, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa timbulan sampah Indonesia mencapai sekitar 35 juta ton per tahun, dan lebih dari 60 persen di antaranya belum terkelola secara optimal.

Pakar lingkungan dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Kebijakan publik dan pembangunan harus terintegrasi dengan perlindungan lingkungan. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, persoalan lingkungan akan terus berulang,” kata Prof. Sudharto.

Sementara itu, tokoh lingkungan hidup nasional dan mantan Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Emil Salim, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi faktor utama. Regulasi dan kebijakan pemerintah tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif publik,” ujar Prof. Emil Salim.

Kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan Gerakan Indonesia ASRI tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada perubahan perilaku dan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

Melalui Gerakan Indonesia ASRI, pemerintah berharap dapat membangun kesadaran kolektif bangsa untuk menjaga lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi kebijakan, teknologi pengelolaan sampah, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang.